Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memberi sambutan secara virtual dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pembangunan Sistem Big Data Sekretariat Jenderal DPR RI” yang digelar Badan Keahlian DPR RI, Rabu (14/7/2021), Foto: Jaka/Man

Sebagai parlemen modern, DPR RI terus berbenah diri. Salah satunya dengan membangun Big Data yang terintigratif dan komprehensif. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi keniscayaan untuk dimiliki sebuah parlemen modern. Dan Big Data menjadi sangat krusial dalam mendukung semua kerja dan fungsi parlemen.

Dalam sambutan pembukan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pembangunan Sistem Big Data Sekretariat Jenderal DPR RI” yang digelar Badan Keahlian DPR RI, Rabu (14/7/2021), Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa Big Data yang sedang dibangun sangat penting untuk mendukung peran parlemen modern.

“Parlemen modern dalam konteks mendukung fungsi parlemen, maka peran Big Data menjadi hal yang sangat penting untuk segera diimplementasikan. Transformasi data mejadi dasar perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang penting bagi DPR. Sistem pengambilan putusan dapat diintegrasikan kepada Big Data DPR untuk mendukung pelaksanaan fungsi parlemen modern yang efektif dan produktif,” tandas Indra saat memberi sambutan secara virtual.

Menurut Indra, sistem pengambilan keputusan di parlemen harus cerdas, lugas, dan adaftif baik saat menjalankan fungsi perancangan UU, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran yang ada DPR. Proses transformasi ini, lanjut Indra, sedang diupayakan secara maksimal untuk diimplementasikan dalam organisasi, agar dapat merespon dinamika perubahan yang terjadi. 

“DPR saat ini sedang terus berbenah dan merespon perubahan lingkungan yang makin dinamis dan tantangan yang semakin kompleks di masa depan,” ungkapnya. Dijelaskan Indra, Setjen dan BK DPR RI sedang membangun peningkatan kualitas pelayanan bagi DPR RI yang berbasis digital. Kerja dan pelayanan tersebut tentu untuk peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. 

Membangun sistem Big Data di DPR, sambung Indra, diperlukan dua sasaran program, yaitu SDM yang kompeten dan pemanfaatan teknologi untuk kemudahan akses informasi bagi publik sebagai pra syarat parlemen modern. (mh/sf)